Kapolresta Pontianak Kota KOMBES POL ANDI HERINDRA R. S.I.K mengakui implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro masih belum optimal menekan kasus Covid-19. Selasa (21/09/2021).
Menurut Kapolresta Pontianak Kota, ada berbagai masalah di lapangan yang mengakibatkan kebijakan itu tidak berjalan sesuai harapan, seperti masih tingginya mobilitas masyarakat, dan rendahnya kedisplinan protokol kesehatan.
Kapolresta Pontianak Kota mengungkapkan, masih banyak masyarakat yang tidak mau memakai masker waktu beraktivitas di luar rumah.
“Benar memang ada masalah eksekusi, tindakan, implementasi di lapangan. Artinya, memang eksekusinya yang harus kita perketat”. Untuk mengatasi persoalan kedisiplinan protokol kesehatan dan mobilitas masyarakat, pemerintahan, Kesehatan mengandalkan peran TNI dan Polri.
Menurut Kapolresta Pontianak Kota, ada berbagai masalah di lapangan yang mengakibatkan kebijakan itu tidak berjalan sesuai harapan, seperti masih tingginya mobilitas masyarakat, dan rendahnya kedisplinan protokol kesehatan.
Dalam kerangka PPKM Mikro, Personel TNI dan Polri berperan mengawasi masyarakat sampai tingkat desa/kelurahan, serta ikut melakukan pengetesan, dan pelacakan.
Aparat kepolisian juga bisa melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah yang sudah memberlakukan pembatasan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
Seperti diketahui, Joko Widodo Presiden memutuskan tetap menerapkan PPKM Mikro di tengah lonjakan kasus infeksi Virus Corona, yang terjadi beberapa pekan terakhir.
Presiden yakin, PPKM Mikro yang diterapkan dengan baik serta diikuti kedisiplinan masyarakat, bisa menekan lonjakan kasus Covid-19, tanpa mematikan perekonomian rakyat.
Tapi, Jokowi melihat penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang ketat, sejauh ini belum merata. Sehingga, lonjakan kasus tidak terbendung.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar